Negara Indonesia adalah negara demokrasi. Dalam negara
demokrasi yang memegang kekuasaan tertinggi adalah rakyat. Salah satu ciri
negara demokrasi adalah adanya pemilihan umum yang diselenggarakan secara
berkala, misalnya lima tahun sekali. Oleh karena itu, bangsa Indonesia juga
melaksanakan pemilu yang dilaksanakan lima tahun sekali. Pemilu merupakan
sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Pemilihan umum di Indonesia mulai tahun 2004
diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan
Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Selain itu,
mulai tahun 2004 juga diselenggarakan pemilu presiden dan wakil presiden yang
terpisah dengan pemilu legislatif.
Pemilu 2004 diatur dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2003 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2003. Adapun Pemilu 2009 diatur dengan UU No.
10 Tahun 2008. Pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan berdasarkan asas
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil).
1.
Langsung
Langsung, artinya rakyat sebagai pemilih mempunyai hak
untuk memberikan suaranya secara langsung dalam pemilu sesuai dengan kehendak hati
nuraninya, tanpa perantara.
2.
Umum
Umum, artinya pemilu berlaku bagi semua warga negara yang
memenuhi persyaratan, tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin,
kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial lainnya.
3.
Bebas
Bebas, artinya semua warga negara yang memenuhi persyaratan
sebagai pemilih dalam pemilu, bebas menentukan siapa pun yang akan dipilih
untuk mengemban aspirasinya tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapa pun.
4.
Rahasia
Rahasia, artinya dalam memberikan suaranya, pemilih
dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara
dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya
diberikan.
5.
Jujur
Jujur, artinya semua pihak yang terkait dengan pemilu
harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
6.
Adil
Adil, artinya dalam penyelenggaraan pemilu, setiap
pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari
kecurangan pihak mana pun.
Peserta pemilihan umum adalah partai politik dan
perseorangan untuk calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Partai politik
peserta pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai
peserta pemilu.
Adapun yang berhak menjadi pemilih adalah penduduk Indonesia
yang berusia sekurangkurangnya 17 tahun atau sudah/pernah kawin dan mempunyai
hak pilih.
Pemilihan umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum
(KPU). Lembaga KPU bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Jumlah anggota KPU sebanyak-banyaknya
11 orang, KPU provinsi sebanyak 5 orang, dan KPU kabupaten/kota sebanyak 5
orang.
Pemilihan umum dilaksanakan melalui beberapa tahapan.
Tahapan pertama pemilu dimulai dari pendaftaran pemilih, pendaftaran peserta
pemilu, penetapan peserta pemilu, penetapan jumlah kursi, pencalonan anggota
DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, kampanye, serta terakhir
adalah pemungutan dan penghitungan suara pemilu.